Forkopi Audiensi dengan Fraksi Gerindra, Dorong Penguatan Koperasi lewat RUU Perkoperasian JAKARTA – Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) audiensi dengan Fraksi Partai Gerindra DPR di Ruang Rapat Fraksi Gerindra, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025). Dalam pertemuan itu, Forkopi mendorong penguatan koperasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian. Rombongan Forkopi diterima langsung oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan didampingi jajaran Fraksi Gerindra, antara lain Andre Rosiade (Wakil Ketua Fraksi), Bambang Haryadi (Sekretaris Fraksi), Kawendra Lukistian (Wakil Sekretaris Fraksi), serta anggota Komisi VI DPR Mulan Jameela dan Khilmi.  Dalam pertemuan ini, Forkopi menyampaikan berbagai masukan terkait RUU Perkoperasian. Salah satu poin utama yang disoroti adalah perlunya regulasi yang lebih kuat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.  Perwakilan Forkopi yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) Frans Meroga Panggabean menekankan bahwa kepastian hukum yang jelas sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap koperasi. Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi koperasi agar tidak terbentur regulasi perbankan.  “Jika diperlukan, kami siap dengan koperasi berbasis teknologi yang canggih, SDM dan infrastruktur pun sudah tersedia. Namun, untuk bisa diluncurkan, tetap dibutuhkan landasan hukum yang kuat,” kata Frans. Forkopi berkomitmen untuk terus mengawal RUU Perkoperasian agar berpihak kepada gerakan koperasi serta sejalan dengan visi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar terhadap pertumbuhan koperasi di Indonesia.  Dalam kesempatan ini, Frans mengatakan bahwa Forkopi mengajukan sejumlah poin penting yang perlu dimasukkan dalam perubahan UU Perkoperasian, di antaranya, terkait Definisi Koperasi yang lebih kuat. “Koperasi harus diakui sebagai badan hukum yang sah untuk menjalankan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong,” ujarnya.  Selanjutnya, Forkopi mengusulkan agar perluasan Usaha Simpan Pinjam. “Forkopi mengusulkan agar koperasi pelajar dan mahasiswa dapat melayani calon anggota sebagai bagian dari proses pendidikan sebelum dikukuhkan sebagai anggota tetap,” jelasnya.  Selain itu, Forkopi tetap menegaskan bahwa Koperasi berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. “Koperasi harus tetap berakar pada budaya ekonomi masyarakat Indonesia, bukan sekadar entitas ekonomi semata,” ucapnya.  Frans juga menjelaskan bahwa pihaknya mengusulkan agar ada pendidikan koperasi dari SD hingga Perguruan Tinggi. “Forkopi mengusulkan agar pembelajaran koperasi masuk dalam kurikulum nasional untuk mengubah stigma negatif terhadap koperasi,” katanya.  Forkopi juga mengusulkan agar kepengurusan koperasi tidak dibatasi periodesasinya. Sebab, koperasi berbeda dengan jabatan politik. “Kepengurusan koperasi sebaiknya ditentukan berdasarkan kepercayaan anggota tanpa batasan periode,” imbuhnya.  Forkopi mengharapkan agar hak milik atas tanah bagi Koperasidan tidak hanya terbatas pada koperasi pertanian. “Kami juga mengusulkan agar ada digitalisasi koperasi dengan Sistem Teknologi Informasi Koperasi (STIK).Penerapan teknologi dalam koperasi diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional,” tegasnya.  Selain itu, Forkopi juga menekankan pentingnya koperasi syariah tidak dikategorikan sebagai lembaga gadai. “Dan yang paling penting sanksi pidana bagi pengurus koperasi agar lebih proporsional, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap pengurus koperasi akibat kesalahan administratif,” ungkapnya. Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menyambut baik usulan Forkopi dan berkomitmen untuk membahasnya lebih lanjut di DPR. Sekretaris Fraksi Gerindra Bambang Haryadi, menegaskan bahwa Fraksi Gerindra memiliki visi yang sejalan dengan Forkopi dalam memperkuat koperasi melalui regulasi.  “Hambatan dalam sektor koperasi, baik di bidang kesehatan, keuangan, maupun lainnya, harus disinkronkan agar koperasi dapat tumbuh pesat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat,” ujar Bambang, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).  Sementara itu, Ketua Baleg DPR Bob Hasan, menegaskan bahwa koperasi harus memainkan peran lebih besar dalam perekonomian nasional. “Pemerintah membutuhkan koperasi, misalnya dalam distribusi pupuk, bibit, hingga akses pembiayaan pendidikan. Regulasi yang ada harus mendukung koperasi agar dapat berkontribusi lebih besar bagi kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.  Anggota DPR Komisi VI Mulan Jameela, juga menyatakan dukungannya terhadap penguatan koperasi melalui RUU Perkoperasian. “Di dapil saya, banyak keluhan masyarakat terkait koperasi. Kepercayaan publik terhadap koperasi masih rendah, tetapi di sisi lain, masyarakat tetap membutuhkannya. Oleh karena itu, koperasi perlu diperkuat,” jelasnya.  Anggota DPR Fraksi Gerindra Khilmi menyoroti pentingnya sinergi antara koperasi dan pemerintah, khususnya melalui Kementerian Koperasi.  Sementara itu, Kawendra Lukistian menekankan perlunya koperasi beradaptasi dengan teknologi untuk tetap relevan di era modern.”Koperasi harus come up, bertransformasi, tap in teknologi. Sehingga bisa jadi tonggak kemakmuran dan keadilan, soko guru perekonomian,” kata Kawendra.  Forkopi dan Fraksi Gerindra sepakat untuk terus berkoordinasi dalam mengawal revisi UU Perkoperasian. Diharapkan, regulasi yang dihasilkan dapat memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi nasional yang mampu menghadapi tantangan global.  Hadir dalam audiensi mewakili Forkopi, antara lain Aslichan Burhan – Pinbuk, Andi Amri – Bhakti Huria Makassar, Iwan Setiawan – Microfin, Alwin Fajrie – Ikosindo, Ali Shodikin – FKB Indonesia, Roza Indra – Credit Union Indonesia. Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Kamis, 27 Februari 2025 – 22:03 WIB oleh Rico Afrido Simanjuntak dengan judul “Forkopi Audiensi dengan Fraksi Gerindra, Dorong Penguatan Koperasi lewat RUU Perkoperasian | Halaman Lengkap”. Untuk selengkapnya kunjungi:https://nasional.sindonews.com/read/1535849/12/forkopi-audiensi-dengan-fraksi-gerindra-dorong-penguatan-koperasi-lewat-ruu-perkoperasian-1740668558?showpage=all  

Koperasi Diberikan Peran Utama dalam Program Makan Bergizi Gratis Liputan6.com, Jakarta – Delapan hari menjabat sebagai Menteri Koperasi pada Kabinet Merah Putih, Budi Arie Setiadi menerima kunjungan audiensi dari Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari, Frans Meroga Panggabean. Dalam kunjungan yang berlangsung pada Selasa, 29 Oktober 2024 bertempat di Kantor Kementerian Koperasi Republik Indonesia tersebut dihadiri pula oleh jajaran pengurus, pengawas dan pengelola KSP Nasari.  Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koperasi saling bertukar pikiran dengan Ketua KSP Nasari, terutama tentang diperlukan strategi pendidikan dan pembudayaan koperasi yaitu dengan menekankan pentingnya strategi promosi dan pendidikan dalam mengembangkan koperasi. Integrasi dengan program gizi nasional. Selain itu penerapan peraturan pemerintah yang efektif menciptakan lingkungan yang mendukung dan pengenalan koperasi dalam pendidikan mempersiapkan generasi muda untuk berperan aktif, memastikan kelangsungan dan pertumbuhan koperasi di masa depan.  Dalam kaitannya integrasi dengan program gizi Nasional, Budi Arie menyampaikan bahwa koperasi akan diberikan peran utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pentingnya kesehatan dan pendidikan generasi muda sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. “Jika kita tidak memberi perhatian lebih pada gizi dan pendidikan anak-anak kita sekarang, kita akan menghadapi generasi yang lemah di masa depan,” jelas Budi Arie. “Sewaktu retreat kemarin di Magelang pun kami telah mendapatkan penjelasan dari Presiden bahwa program Makan Bergizi Gratis harus menjadikan koperasi sebagai pelaku utamanya,” tambah Budi Arie lagi. Fondasi Ekonomi Koperasi di Indonesia, tidak hanya berfungsi sebagai alat penciptaan bisnis, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam survei yang dilakukan oleh Bank Dunia, lebih dari 72% dari populasi usia produktif di Indonesia, telah mendapatkan akses ke layanan keuangan melalui koperasi. Hal ini menegaskan bahwa koperasi adalah instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Selain itu salah satu topik pembahasan dalam audiensi adalah rendahnya partisipasi generasi muda, khususnya Gen Y dan Z, dalam koperasi di Indonesia. “Kita perlu pendekatan yang lebih modern untuk menjadikan koperasi sebagai pilihan utama bagi generasi muda yang penuh semangat inovatif. “Tantangan ini harus dijawab dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat koperasi serta menawarkan program-program yang relevan dengan kebutuhan dan minat generasi muda,” ujar Frans. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan peluang baru yang lebih luas dalam bidang ekonomi digital, inovasi, dan kreativitas, sehingga Indonesia dapat memainkan peran lebih aktif dalam perdagangan internasional dan memperkuat posisinya di kancah global. Dukung Prioritas Program 100 Hari Kerja Kabinet Frans Meroga Panggabean yang juga penulis buku The Prabowo Mind, mendukung prioritas program 100 hari kerja kabinet merah putih khususnya kementerian koperasi dalam digitalisasi koperasi. Digitalisasi koperasi memungkinkan koperasi menjadi modern dan diakui setara dengan lembaga-lembaga lainnya yang sudah maju dan mampu merekrut kaum milenial. “Karena hal ini memang telah menjadi pemikiran pelaku koperasi dan telah dituangkan dalam buku The Prabowo Mind,” tutup Frans.

Menteri Budi Arie Dukung Pembentukan Bank Digital Berbasis Koperasi TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pada awal menjabat dalam Kabinet Merah Putih, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menerima kunjungan dari Ketua Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Frans Meroga Panggabean. Audensi ilakukan pada Selasa (29/10/2024) di kantor Kementerian Koperasi Republik Indonesia dihadiri oleh jajaran pengurus serta pengelola KSP Nasari.  Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koperasi saling bertukar pikiran dengan Ketua KSP Nasari. Ditegaskan bahwa koperasi memiliki peran yang penting dalarn perekonomian nasional dan telah melalui berbagai transformasi seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Menteri Budi Arie pun sepakat untuk periode 5 tahun ke depan bahwa koperasi harus berperan aktif dalam berpartisipasi mengubah ekonomi Indonesia.  Frans Meroga yang juga penulis buku The Prabowo Mind mendukung prioritas program 100 hari kerja kabinet merah putih khususnya Kementerian Koperasi dalam mendorong digitalisasi koperasi. “Digitalisasi koperasi memungkinkan koperasi menjadi modern dan diakui setara dengan lembaga-lembaga lainnya yang sudah maju dan mampu merekrut kaum milenial,” ujarnya. Apalagi, kata dia, karena hal ini memang telah menjadi pemikiran pelaku koperasi dan telah dituangkan pula dalam buku The Prabowo Mind.  Frans Meroga memandang pentingnya Iiterasi dan pembudayaan koperasi harus masuk pada kurikulum sekolah baik dan tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang diharapkan menumbuhkan minat masyarakat menjadi anggota koperasi sehingga partisipasi rakyat Indonesia menjadi anggota koperasi dapat segera meningkat.  Masukan ini pun diamini oleh Budi Arie dimana harus banyak masyarakat menjadi anggota koperasi sebagaimana negara-negara maju masyarakat Eropa dimana masyarakat yang menjadi anggota koperasi sudah mencapai 20 persen. Kenyataan ini masih sangat jauh dibandingkan fakta di Indonesia yang hanya 8 %.  Mendongkrak minat masyarakat menjadi anggota koperasi pun sangat erat kaitannya dengan digitalisasi koperasi karena akan meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme koperasi dalam pembangunan bangsa. Digitalisasi koperasi makin penting karena peluang emas pasar digital di Indonesia sebesar 44 milyar dolar AS, dan di tahun 2025 diprediksi sekitar 125 milyar dolar AS.  Jika seluruh koperasi Ini dilakukan digitalisasi, dengan anggota yang lebih dari 25 juta, tentu akan menjadi nilai yang luar biasa, Pendekatan baru untuk koperasi dan UMKM, memanfaatkan keuntungan demografi dan teknologi digital. Demografi Indonesia menjadi modal penting peningkatan koperasi dan UMKM dapat mengubah ekonomi Indonesia. Frans Meroga meminta kepada Pemerintah agar mekanisme perijinan dalam penyelenggaraan layanan digital bagi koperasi dapat diatur melalui Kementerian Koperasi, baik Itu payment gateway, marketplace, dan layanan simpan pinjam bagi anggota.  Budi Arie pun sepakat bahwa regulasi atas penyelenggaraan layanan digital bagi koperasi akan diterbitkan dari Kementerian Koperasi. Bahkan ke depan pun Kementerian sangat setuju dengan rencana terbentuknya Bank Digital yang berbasis koperasi. Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri Budi Arie Dukung Pembentukan Bank Digital Berbasis Koperasi, https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/10/29/menteri-budi-arie-dukung-pembentukan-bank-digital-berbasis-koperasi.Penulis: Hasanudin AcoEditor: Seno Tri Sulistiyono